DJABARPOS.COM, Bandung – Dinas Pendidikan Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan siswa melalui jalur tidak resmi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, di tengah berlangsungnya proses pendaftaran tahap pertama SPMB yang dimulai sejak 8 Juni 2026.
Menurut Edy, seluruh tahapan penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis sistem sehingga tidak ada ruang bagi praktik percaloan.
“Jangan percaya kepada calo SPMB. Semua proses dilakukan secara transparan dan berbasis sistem. Lengkapi syarat, pahami jalur, dan pilih peluang yang paling besar,” ujarnya.
Ia menuturkan, masyarakat perlu memahami setiap jalur penerimaan yang tersedia sebelum melakukan pendaftaran agar dapat menentukan pilihan secara tepat.
Selain itu, orang tua juga diminta tidak terburu-buru melakukan pendaftaran pada hari pertama, terutama untuk jalur prestasi dan domisili.
Menurutnya, sistem yang tersedia memungkinkan masyarakat memantau peluang dan posisi pendaftaran terlebih dahulu sebelum menentukan sekolah tujuan.
Edy mengungkapkan bahwa hingga saat ini keluhan yang paling banyak diterima berkaitan dengan proses pendataan dan kesulitan login akibat data kependudukan yang belum sinkron.
“Keluhan paling banyak terkait dengan proses pendataan, tidak bisa login karena data kependudukan belum sinkron, sisanya konsultasi,” katanya.
Dinas Pendidikan pun menyediakan berbagai saluran bantuan, baik melalui Desk Layanan Terpadu maupun melalui laman resmi SPMB Kota Bandung yang dilengkapi fitur chatbot, layanan informasi, dan pengaduan selama 24 jam.
Khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Edy juga mengingatkan masyarakat bahwa usia menjadi faktor utama dalam proses seleksi, bukan jarak tempat tinggal seperti yang masih sering dipahami secara keliru.
Melalui berbagai layanan tersebut, Pemkot Bandung berharap seluruh anak usia sekolah di Kota Bandung tetap mendapatkan akses pendidikan secara adil dan transparan. (Arsy)
