DJABARPOS.COM, Bandung – Gelombang protes terhadap pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 semakin memanas. Sejumlah organisasi pemerhati pendidikan di Jawa Barat secara terbuka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto.
Tuntutan itu disuarakan dalam aksi massa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026), oleh gabungan organisasi seperti Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P31), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (Gemppur), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat.
Koordinator aksi, Iwan Hermawan, menilai karut-marut pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026 menjadi bukti lemahnya pengelolaan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Menurutnya, persoalan muncul sejak tahap pemetaan siswa, penggunaan aplikasi baru, hingga pelayanan pengaduan masyarakat yang dianggap amburadul.
“Kami sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adanya pergantian aplikasi oleh oknum di Dinas Pendidikan Jawa Barat,” ujar Iwan.
Ia menyebut pergantian aplikasi tersebut justru bertentangan dengan arahan Kang Dedi Mulyadi atau KDM yang sebelumnya disebut tidak menginginkan perubahan sistem karena aplikasi lama masih dinilai layak digunakan.
“Padahal KDM sudah mengatakan tidak usah diganti karena masih bagus,” katanya.
Menurut Iwan, penggunaan aplikasi baru yang belum teruji matang justru memicu kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Banyak orang tua siswa disebut tidak memahami perbedaan antara PCMB dan SPMB akibat minimnya sosialisasi dari pihak terkait.
Akibat gangguan sistem dan proses verifikasi yang bermasalah, sejumlah siswa juga dilaporkan tidak terdata dengan baik sehingga tahapan pemetaan harus diperpanjang.
“Karena ini proyek dan belum diuji coba secara matang, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ucapnya.
Selain masalah sistem, massa aksi juga menyoroti buruknya pelayanan pengaduan masyarakat selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Mereka menyebut puluhan orang tua siswa yang datang mengadu hanya dilayani dua petugas.
“Bayangkan, puluhan orang tua siswa yang mengadu hanya dilayani dua orang. Ini menunjukkan pelayanan yang sangat buruk,” kata Iwan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar.
Pertama, mendesak Gubernur Jawa Barat membentuk tim investigasi independen yang melibatkan aparat penegak hukum guna mengusut berbagai persoalan dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.
Kedua, meminta DPRD Jawa Barat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri penyebab kekacauan sistem penerimaan murid baru tersebut.
Ketiga, mendesak evaluasi total terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat, termasuk pencopotan Kadisdik Jabar sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi.
Kini tekanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Banyak pihak menunggu langkah Gubernur Dedi Mulyadi dalam merespons tuntutan pencopotan Kadisdik Jabar di tengah polemik SPMB 2026 yang terus menjadi sorotan publik. (Arsy)
