DJABARPOS.COM, Jakarta – Sejumlah persoalan yang masih membayangi dinamika politik nasional menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus. Menurutnya, penguatan demokrasi yang berkualitas menjadi langkah penting agar Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pandangan tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Di hadapan peserta kongres, ia memaparkan berbagai tantangan yang masih harus dibenahi dalam kehidupan politik Indonesia.
Menurutnya, praktik politik transaksional yang membutuhkan biaya tinggi masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, kampanye negatif dan kampanye hitam juga dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi apabila terus dibiarkan berkembang.
Tak hanya itu, Lodewijk juga menyinggung menguatnya oligarki dan politik dinasti yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut diperparah dengan masih rendahnya literasi politik masyarakat sehingga demokrasi kerap berjalan sebatas memenuhi prosedur.
Di sisi lain, perkembangan geopolitik internasional membuat setiap negara dituntut memiliki sistem politik yang tangguh. Indonesia, menurutnya, harus mampu menjaga stabilitas nasional tanpa mengabaikan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.
Lodewijk menilai seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama, memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat. Upaya tersebut dinilai mampu mendorong lahirnya budaya politik yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
Selain menjadi sarana demokrasi, politik juga harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan politik sebagai instrumen membangun persatuan, bukan memperbesar perbedaan.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI provinsi, organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, perguruan tinggi, serta kalangan pesantren. Dalam kesempatan itu, Wamenko Polkam didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. (Arsy)
