DJABARPOS.COM, Jakarta – Kemenko Polkam melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kewenangan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Keuangan Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Revisi Peraturan Pemerintah tentang MRP di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Kemenko Polkam terkait percepatan penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Pembaruan regulasi tersebut bertujuan memperkuat kedudukan dan kewenangan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), sekaligus meningkatkan efektivitas kelembagaan, tata kelola keuangan, serta pembinaan dan pengawasan MRP.
Dalam pembahasan, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan perkembangan penyusunan rancangan regulasi yang telah melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan pemerintah daerah di Tanah Papua. Penyempurnaan substansi diarahkan pada penguatan kewenangan dan kelembagaan, mekanisme keanggotaan, hak keuangan, serta pembinaan dan pengawasan MRP.
Sementara itu, Kementerian Hukum menekankan pentingnya penyempurnaan substansi dan keselarasan norma dalam rancangan regulasi. Mengingat luasnya perubahan pengaturan, penyusunan peraturan pemerintah baru dinilai lebih tepat untuk menjamin kepastian hukum. Proses harmonisasi ditargetkan dapat diselesaikan pada awal Desember 2026 setelah seluruh substansi memperoleh kesepakatan bersama.
Dari aspek pendanaan, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya penyesuaian dukungan anggaran dan hak keuangan MRP berdasarkan kebutuhan serta kemampuan fiskal daerah. Penguatan tata kelola keuangan juga perlu didukung indikator kinerja yang terukur, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas MRP, serta integrasi pendanaan dalam sistem perencanaan dan pemantauan Dana Otonomi Khusus.
Rapat menghasilkan tiga arah tindak lanjut utama. Pertama, Kementerian Dalam Negeri mempercepat finalisasi rancangan regulasi dengan memastikan penguatan kewenangan dan kelembagaan MRP. Kedua, Kementerian Hukum memfasilitasi percepatan harmonisasi guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan regulasi. Ketiga, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menyempurnakan skema dukungan anggaran dan hak keuangan MRP secara proporsional, terukur, dan akuntabel.
“Penguatan Majelis Rakyat Papua memerlukan sinergi lintas kementerian/lembaga melalui percepatan penyelesaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel. Melalui langkah ini, MRP diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi representasi kultural, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” pungkas Ruly Chandrayadi, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus. (Red)

