DJABARPOS.COM, Jakarta – TNI memegang peran krusial dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Untuk itu, profesionalitas dan integritas setiap prajurit dalam menjalankan tugas menjadi hal yang mutlak diperlukan. Hal ini ditekankan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta, Jumat (31/01/2025).
“Rapim TNI Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi TNI untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini.
Di hadapan para prajurit TNI, Menteri Rini menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional. Hal ini termasuk penguatan reformasi birokrasi, serta mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita.
TNI disebut sebagai pilar utama dalam Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Selain itu, TNI juga memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 dan berbagai program prioritas pemerintah. Misalnya, dalam penanggulangan kemiskinan, TNI berperan membantu pemulihan wilayah pascabencana dan mengawal distribusi bantuan sosial. TNI juga berperan strategis dalam pencegahan stunting dengan memberikan layanan kesehatan gratis, serta mengawal program pemberian makan bergizi gratis di wilayah terpencil dengan dukungan transportasi dan personel.
Menteri Rini menekankan bahwa ke depan, TNI perlu memperkuat profesionalisme personel dan kelembagaan melalui restrukturisasi serta modernisasi organisasi agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Selain itu, modernisasi proses bisnis melalui digitalisasi, peningkatan efisiensi, dan penyederhanaan prosedur kerja di lingkungan TNI juga menjadi hal yang penting.
“Dukungan TNI sangat dibutuhkan dalam mengawal implementasi program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas lainnya,” jelasnya.
Menteri Rini juga menyoroti pentingnya transformasi digital di internal TNI untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan adaptif. Menurutnya, integrasi layanan digital harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, keamanan siber di lingkungan TNI perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesiapan menghadapi tantangan pertahanan modern.
Lebih lanjut, Menteri PANRB memberikan apresiasi atas capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih TNI. Dari berbagai indikator yang diukur, kinerja TNI secara umum dinilai sangat baik, menunjukkan komitmen kuat dalam membangun reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Namun, Rini mendorong TNI untuk terus memaksimalkan ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan inovasi dan keberlanjutan pelayanan publik.
Salah satu bukti keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan TNI adalah adanya 22 unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Mandiri. “Penerapan Zona Integritas pada unit-unit kerja strategis TNI perlu terus diperkuat untuk membangun budaya anti-korupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Arsy)