DJABARPOS.COM, Bandung – Satpol PP Kota Bandung menaruh perhatian serius terhadap persoalan reklame, perizinan usaha dan pajak daerah yang dinilai masih membutuhkan pengawasan lebih terukur.
Karena itu, sinkronisasi data lintas perangkat daerah kini menjadi fokus utama dalam mendukung penataan dan penegakan aturan di Kota Bandung.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, berbagai langkah penertiban membutuhkan data yang valid agar kebijakan di lapangan tidak salah sasaran.
Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan koordinasi antarlembaga secara lebih intensif.
“Setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta,” kata Bambang.
Ia menyebutkan, persoalan reklame hingga penerangan jalan umum menjadi isu yang sering muncul dalam pembahasan bersama pemerintah daerah maupun DPRD.
Namun, lemahnya sinkronisasi data kerap menjadi hambatan dalam proses pengawasan dan penertiban.
Karena itu, Satpol PP Kota Bandung mulai memperkuat kolaborasi bersama seluruh OPD, kewilayahan, BIN, TNI dan Polri.
Bambang menilai, langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan informasi secara cepat.
Selain fokus pada pengawasan, Satpol PP juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penataan kota.
Menurut dia, penertiban tidak boleh dilakukan secara semata-mata represif, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly mengatakan, sinkronisasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan potensi pendapatan daerah melalui akurasi data wajib pajak dan perizinan.
Kegiatan itu diikuti 100 peserta dari perangkat daerah, kewilayahan dan jajaran Satpol PP Kota Bandung. (Nino)
