DJABAPOS.COM, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis MBG kembali jadi sorotan. Per 8-9 Juni 2026, sedikitnya 346 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dilaporkan berhenti beroperasi di berbagai provinsi. Penyebab utamanya: dana operasional dari Badan Gizi Nasional BGN belum cair.
1. Peta Dapur SPPG yang Tutup & Suspend
Data yang beredar di publik menyebut rincian dapur tutup per wilayah: Aceh 21 dapur, Banten 28 dapur, Jabar 31 dapur di Brebes + Cirebon, Batam 55 dapur, Tarakan 10 dapur, Binjai 6 dapur, Kalbar 15 dapur + 74 dapur suspend sejak April, NTB 195 dapur.
Selain itu, sebanyak 2.213 dapur SPPG berstatus “suspend” secara nasional. Alasannya: evaluasi mutu, sanitasi, dan IPAL dari BGN.
Di sisi lain, Kementerian PU mencatat telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG baru di 30 provinsi. Namun sebagian belum beroperasi penuh karena masih menunggu proses serah terima ke BGN.
2. Dampak ke Mitra SPPG
Yang paling terdampak langsung adalah para mitra SPPG. Banyak yang sudah keluar modal untuk peralatan dapur, rekrut tenaga kerja, sewa bangunan, dan stok bahan baku.
Saat dana operasional macet, tagihan cicilan, gaji karyawan, dan pembayaran supplier tetap berjalan. Kondisi ini bikin mitra berada di posisi sulit meski kegiatan makan siang siswa bisa digantikan bekal dari rumah.
3. Pergantian Pimpinan + Kebijakan Baru BGN
Pada 8 Juni 2026, Presiden Prabowo melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil. Pelantikan dilakukan setelah pimpinan BGN sebelumnya tersandung kasus korupsi MBG.
Kebijakan baru yang diumumkan BGN: moratorium pembukaan dapur baru, pembatasan maksimal 6 dapur per kecamatan, efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, penguatan pengawasan, pelibatan profesor gizi + dokter anak.
MBG juga mulai difokuskan ke daerah 3T dan kelompok rawan gizi. Sekolah mapan keluar dari prioritas agar anggaran tepat sasaran.
4. Sudut Pandang Berimbang
Dari sisi mitra/daerah: Keterlambatan dana bikin arus kas mitra macet. Kepastian jadwal pencairan dan SOP suspend perlu diperjelas agar usaha tidak kolaps.
Dari sisi pemerintah/BGN: Evaluasi mutu + sanitasi wajib dilakukan demi keamanan pangan anak. Moratorium + fokus ke 3T adalah upaya efisiensi setelah ada temuan korupsi dan agar anggaran negara efektif.
Tujuan MBG mulia: atasi stunting + tingkatkan gizi anak. Tantangannya di eksekusi: sinkronisasi anggaran, serah terima gedung, dan sistem pembayaran ke mitra.
Tanggapan Resmi
Hingga berita ini ditulis, BGN belum merilis keterangan resmi detail soal jadwal pencairan dana ke 346 dapur yang tutup dan mekanisme pencabutan status suspend untuk 2.213 dapur.(**)
