DJABARPOS.COM, Kota Bandung – Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Edy Suparjoto, memastikan seluruh anak usia sekolah di Kota Bandung tetap memiliki akses pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026-2027.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sosialisasi SPMB yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi “Dinas Pendidikan Kota Bandung” @dinaspendidikankotabandung239 pada Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Edy Suparjoto, S.Pd., M.Pd. menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik melalui sekolah negeri maupun swasta.
“Prinsipnya, tidak ada warga Kota Bandung yang tidak bersekolah, baik di pendidikan formal maupun nonformal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun daya tampung sekolah negeri terbatas sehingga proses seleksi tetap dilakukan, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif layanan pendidikan agar seluruh anak tetap dapat melanjutkan sekolah.
Sosialisasi ini juga ditujukan kepada masyarakat Bandung Raya, termasuk warga Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Bandung.
Menurut Dr. Edy Suparjoto, pelaksanaan SPMB menjadi tahap awal yang sangat penting dalam proses pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP.
Karena itu, masyarakat diminta aktif memantau jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan agar tidak terlambat mengikuti proses pendaftaran.
Selain membuka layanan informasi secara daring, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga menyiapkan helpdesk khusus selama pelaksanaan SPMB berlangsung.
Petugas dari Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial akan bersiaga membantu masyarakat mulai dari proses pendataan hingga daftar ulang.
Dr. Edy Suparjoto juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terkait ketersediaan sekolah. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan daya tampung pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta.
Melalui sosialisasi ini, Disdik Kota Bandung berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. (Arsy)
