DJABARPOS.COM, Jakarta – Wacana pembangunan 1.000 layar bioskop desa mencuat dalam pembahasan industri perfilman nasional di DPR RI. Usulan ini diajukan untuk memperluas akses distribusi film nasional dan memperkuat ekosistem kreatif di daerah.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mengalokasikan dana khusus untuk program tersebut.
“Mungkin lintas mitra bisa siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil di daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran agar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi dominasi jaringan bioskop besar yang selama ini dinilai membatasi ruang tayang bagi rumah produksi kecil di daerah. Rahmawati menekankan, keterbatasan akses tersebut tidak hanya memukul sisi ekonomi kreatif, tetapi juga menghambat produksi film yang mengangkat potensi wisata dan kekayaan budaya lokal.
Menanggapi usulan itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, meminta para pelaku rumah produksi daerah lebih proaktif membangun komunikasi dengan jaringan bioskop sebelum memproduksi film.
“Coba duduk dan diskusi dengan para exhibitor sebelum kita membuat film. Sampaikan gagasan kita, beri tahu apa yang mau dibuat, dan minta masukan dari mereka,” kata Rico.
Sementara itu, Andhika Satya Wisastho dari Fraksi Partai Golkar mendorong revisi Undang-Undang Perfilman agar selaras dengan perkembangan industri digital saat ini.
“Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saya mengusulkan Komisi VII bisa mengadakan revisi undang-undang terkait perfilman,” tegas Andhika.
Di sisi pelaku industri, perwakilan PH Black & White Pictures menilai jaringan bioskop besar masih sulit membuka ruang komunikasi bagi komunitas film kecil.
Usulan ini masih berada pada tahap pembahasan di Komisi VII DPR RI. Jika disetujui, program 1.000 bioskop desa diharapkan menjadi solusi untuk memperluas distribusi film nasional sekaligus memperkuat ekosistem kreatif di tingkat daerah.(**)
Catatan: Usulan masih berupa wacana dalam RDP Komisi VII DPR RI pada 20 Mei 2026. Belum masuk dalam dokumen resmi RAPBN 2027.
