Satpol PP Bandung Gandeng BIN, TNI dan Polri, Penegakan Perda Kini Berbasis Data Terintegrasi

DJABARPOS.COM, Bandung – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mulai memperkuat pola penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan membangun sistem data terintegrasi lintas instansi.

Dalam upaya tersebut, Satpol PP menggandeng seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI hingga Polri.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, penguatan data menjadi kebutuhan utama dalam mendukung berbagai langkah penertiban di lapangan.

Menurutnya, setiap kebijakan penegakan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan laporan umum, tetapi harus disertai pemetaan yang jelas dan berbasis fakta.

“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta,” ujar Bambang dalam Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Trantibumlinmas, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik seperti reklame, perizinan usaha, pajak daerah hingga penerangan jalan umum membutuhkan sinkronisasi data yang kuat antarinstansi.

Tanpa dukungan data sektoral yang lengkap, kata dia, proses pengawasan dan penertiban di lapangan sering kali tidak berjalan maksimal.

Bambang juga menyoroti pentingnya kesamaan data dalam pembahasan bersama DPRD maupun pengambilan keputusan di tingkat pimpinan daerah.

“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif,” katanya.

Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi antara Satpol PP dengan unsur keamanan dan pemerintahan di Kota Bandung.

Menurut Bambang, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum bukan hanya tugas Satpol PP semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah.

Ia memastikan penataan kota tetap dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari perangkat daerah, kewilayahan dan jajaran Satpol PP Kota Bandung.

Turut hadir sebagai narasumber Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya Sigit Mahendra dan Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara. (Nino)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *