DJABARPOS.COM, Jakarta – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dengan menggenjot pembangunan jalan dan jembatan sepanjang tahun anggaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses wilayah yang selama ini masih menghadapi tantangan geografis.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan konektivitas menjadi kunci penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan pelayanan publik di Papua.
“Pembangunan jalan dan jembatan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan. Dengan akses yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan lebih lancar,” ujar Dody.
Pada tahun anggaran 2026, Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan dana sebesar Rp337,83 miliar khusus untuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua.
Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi keuangan proyek telah mencapai Rp56,03 miliar atau sekitar 16,58 persen, dengan progres fisik mencapai 20,56 persen.
Salah satu proyek yang sedang berjalan berada di Provinsi Papua Selatan melalui rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor pada Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer.
Ruas tersebut menjadi akses penting yang menghubungkan kawasan pemerintahan serta sentra ekonomi baru di wilayah selatan Papua.
Di Papua Tengah, pembangunan juga difokuskan pada akses menuju kawasan transportasi udara, termasuk Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dan Jalan Waroki–Kali Bumi sepanjang 4,13 kilometer.
Selain itu, pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer juga terus dikerjakan guna memperkuat jalur distribusi barang dan mobilitas warga.
Tak hanya jalan, pemerintah turut membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter yang diharapkan mampu mengatasi hambatan konektivitas akibat kondisi geografis wilayah.
Secara keseluruhan, total anggaran pembangunan infrastruktur DOB Papua yang dikelola Kementerian PU pada 2026 mencapai Rp1,17 triliun.
Pemerintah berharap pembangunan tersebut mampu membuka peluang investasi baru, mempercepat pelayanan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara lebih merata. (Arsy)
