DJABARPOS.COM, Medan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan di Indonesia harus memasuki era baru yang mengedepankan kepastian, transparansi, dan sistem digital yang mudah dipantau masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kantor Pertanahan se-Sumatera Utara.
Menurut Nusron, masyarakat berhak mengetahui setiap tahapan proses layanan yang sedang mereka ajukan, mulai dari posisi berkas, estimasi waktu penyelesaian, hingga langkah yang harus dilakukan berikutnya.
Ia menilai pelayanan publik yang modern tidak boleh lagi bergantung pada perlakuan khusus atau hubungan personal, melainkan harus berjalan berdasarkan sistem yang objektif dan terukur.
Selain itu, Nusron meminta seluruh jajaran ATR/BPN menjaga integritas serta profesionalisme agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan terus meningkat.
Transformasi pelayanan juga dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang modern dan akuntabel di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menerima laporan perkembangan kinerja dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui penguatan budaya kerja dan sistem pelayanan yang lebih transparan, pemerintah berharap seluruh proses pertanahan dapat berlangsung lebih cepat, pasti, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Arsy)
