DJABARPOS.COM, Surabaya – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan bahwa pemberantasan premanisme menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, usai mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/5/2025).
“Masih banyak preman yang berlindung di balik organisasi masyarakat untuk meminta jatah. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Marsda Eko.
Menurutnya, pemberantasan premanisme tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga harus disertai ruang pembinaan bagi para pelaku yang ingin berubah.
“Sesuai arahan Menko Polhukam, pemerintah harus hadir memberikan arah dan pembinaan agar mereka bisa diberdayakan secara positif,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, Marsda Eko mengapresiasi langkah Bakesbangpol Jatim yang telah memetakan sejumlah ormas berpotensi mengganggu stabilitas. Koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
Sementara di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pihak kepolisian disebut aktif menerima laporan masyarakat, namun masih menemui kendala dalam penegakan hukum.
“Proses hukum sering terhambat karena minimnya barang bukti, saksi yang enggan bersuara, serta modus para pelaku yang terus berubah dan intimidatif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan intelijen lapangan serta perlindungan saksi perlu ditingkatkan untuk mendukung proses pembuktian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Premanisme adalah ancaman nyata bagi ketertiban dan perekonomian. Pemerintah tidak boleh membiarkan rasa takut tumbuh di tengah masyarakat,” tandas Marsda Eko.
Kemenko Polhukam, lanjutnya, akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah. “Langkah ini tidak boleh berhenti. Masyarakat harus merasakan langsung hasilnya: rasa aman yang terbebas dari premanisme,” pungkasnya. (Arsy)