DJABARPOS.COM, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan berusaha mengakomodasi keinginan warga yang menginginkan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) memiliki dua exit tol di wilayah Tasikmalaya. Terlebih Tol Getaci mulai dibangun pada 2023.

Ridwan Kamil memastikan, pihaknya bakal melobi pemerintah pusat untuk mewujudkan aspirasi dua exit Tol Getaci di Tasikmalaya. Sebab kehadiran dua exit tol tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar.

“Aspirasi exit tol memang harus diperbanyak di Tasikmalaya agar ekonomi Tasikmalaya meningkat,” kata Emil, sapaan akrabnya usai peresmian Alun-alun Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (14/1/2023).

Sementara itu, dalam unggahan Instagram Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalan Tol getaci memiliki panjang 206,65 km. Dengan demikian, Tol Getaci akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia.

Tol Getaci nantinya akan melintasi dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kini proyek tersebut sudah mengalami kemajuan perkembangan.

Progres pembangunan Jalan Tol Getaci, disebutkan, sudah dilakukan penetapan lokasi (penlok) wilayah Jawa Barat, dan dilanjutkan penlok di Jawa Tengah.

Setelah proses penlok dilakukan, selanjutnya proses pengadaan tanah bakal mulai dilakukan agar bisa dimulai proses konstruksi.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, tahap pertama pembangunaN Tol Getaci bakal rampung pada 2024 dari Gedebage-Garut Utara-Tasikmalaya.

Jalan yang bakal dilalui yakni dari Gedebage, lalu exit tol beberapa tempat dan untuk sementara sampai Kota Tasikmalaya persisnya di Jalan Suaka. Tahap yang selanjutnya dari Tasikmalaya ke Cilacap.

Uu berharap, Tol Getaci bisa selesai sesuai rencana. Menurut Uu, pada hakikatnya jalan tol ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain untuk mempermudah transportasi juga bisa meningkatkan perekonomian daerah.

“Saya tidak berharap Tol Getaci ini kejadian Bocimi sama Cisumdawu. Maka pengertian dari masyarakat yang diharapkan termasuk sosialisasi yang lebih awal dan lebih jelas pada masyarakat masalah teknis tentang pembebasan tanah,” kata Uu.

Uu mengimbau masyarakat yang terkena dampak proyek Tol Getaci untuk melepaskan lahannya dengan harga wajar demi menyukseskan proyek strategis nasional (PSN).

“Karena harga yang sudah ditentukan Kami punya payung hukumnya,” tandasnya.(Nino/Ade Suhendi)