DJABARPOS.COM, Cianjur – Sejumlah kalangan menilai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 – TGAI) di Kabupaten Cianjur, yang saat ini sedang berjalan dan didanai oleh APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), jika tidak diawasi secara ketat tidak menutup kemungkinan akan banyak terjadi penyelewengan anggaran oleh oknum Ketua P3A di masing-masing desa.
P3-TGAI merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat, untuk mendukung kedaulatan pangan. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan di Kabupaten Cianjur, Selasa (18/5/2021) di Aula Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, dengan formasi pimpinan rapat PPK OP SDA IV BBWS CITARUM, dan peserta PPK OP SDA II, Sekretaris Teknik OP SDA II, Pelaksana Teknik OP SDA IV, Konsultan Manajemen Balai BBWS Citarum, Tim Humas dan Hukum BBWS Citarum, Tim Pendamping Masyarakat BBWS Citarum.
Kepala Desa Cibanteng, Kepala Desa Sukamahi, Kepala Desa Cikancana, Kepala Desa Kubang, Kepala Desa Mekarjaya, Kepala Desa Cijagang, Ketua P3A Unit Sauyunan, Ketua P3A Mitra Cai Sarimbit, Ketua P3A Mitra Asih, Ketua P3A Mitra Cai Cibeet Asri Kubang Sukaresmi, Ketua P3A Mitra Cai Mekar Jaya, Ketua P3A Mitra Cai Aria Gemilang, Ketua P3A Unit Mitra Tani.
Pada rapat yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Kelembagaan KMB Soleh S.Sos.,M.Si itu, Kepala Desa Cikancana Nanang menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi panggilan Polres Cianjur sekaligus membantah semua pemberitaan tentang adanya penarikan dana sebesar Rp45 juta ke setiap kepala desa yang dilakukan oleh Silvi.
“Mengenai pemberitaan di media online lokal tentang adanya tarikan uang oleh bu Silvi sebesar 45jt, itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali,” katanya.
tindak oknum wartawan tersebut, biar kapok…
sudah melanggar kode etik jurnalis dan melanggar UU ITE….laporkan oknum wartawannya
bisa benar dan bisa tidak harus ada saksinya juga