DJABARPOS.COM, Bandung – Pembahasan LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2025 memasuki tahap akhir. DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ kini menitikberatkan evaluasi pada realisasi program pemerintah selama satu tahun anggaran.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H., mengatakan LKPJ menjadi alat ukur untuk menilai kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan implementasi di lapangan.
“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri, Kamis (8/5/2026).
Menurut Heri, Pansus memfokuskan pembahasan pada deviasi atau ketidaksesuaian program. Hasil evaluasi akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk perbaikan penyusunan RKPD 2027.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.
Soroti Pendidikan dan Stunting
Heri menyebut sejumlah sektor menjadi perhatian serius. Di bidang pendidikan, Pansus masih menemukan anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Isu stunting juga dinilai memerlukan penanganan lebih intensif dan terintegrasi antar perangkat daerah.
Kesehatan: Dorong Promotif-Preventif, Tekan Beban BPJS
Di sektor kesehatan, DPRD menilai layanan masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan. Hal ini berdampak pada tingginya beban pembiayaan kesehatan.
Heri menyoroti besarnya pengeluaran untuk BPJS Kesehatan.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Sebagai pembanding, Pemkot Bandung menganggarkan Rp260 miliar pada 2025 untuk iuran UHC warga tidak mampu.
Karena itu, Pansus mendorong penguatan strategi promotif dan preventif.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelas Heri.
Dengan derajat kesehatan meningkat, angka kesakitan menurun dan beban pembiayaan bisa ditekan.
Rekomendasi Lebih Tajam
Heri mengatakan Pansus tengah merampungkan rekomendasi dari berbagai sektor. Ia menekankan rekomendasi harus terukur, konkret, dan mudah diterapkan Pemkot Bandung.
“Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya.(Ade Suhendi)
