DJABARPOS.COM, Kab. Bogor – Pemerintah terus memperkuat sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta serah terima kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia. Acara ini digelar serentak di delapan provinsi, yakni Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini.
“Semula hanya MoU, tapi tiba-tiba beberapa hari lalu Menteri PKP menyampaikan bahwa kita langsung serah terima kunci. Ini langkah maju yang luar biasa. Terima kasih kepada Menteri PKP,” ujar Mu’ti dalam acara di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (25/3).
Sejalan dengan visi Asta Cita ke-4, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Mu’ti, guru memiliki peran kunci dalam mencerdaskan bangsa, sehingga kesejahteraannya harus diperhatikan.
“Mudah-mudahan program ini bermanfaat dan semakin meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mendidik,” harapnya.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa sebanyak 20.000 unit rumah telah disiapkan untuk para guru. Namun, pada tahap awal ini, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.
“Tantangan merealisasikan program ini tidak mudah, tetapi kami memiliki Presiden yang optimis dan percaya diri untuk membangun Indonesia mandiri. Sesuai arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan untuk wong cilik,” tegasnya.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menambahkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki hunian layak. Oleh karena itu, ia berharap program ini terus berlanjut agar para guru dapat mengajar dengan lebih baik tanpa terbebani masalah tempat tinggal.
“Ini salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat, sekaligus bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya data dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami percaya bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan efektif, termasuk dalam penyediaan hunian layak bagi guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” tandasnya.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
(Arsy)