DJABARPOS.COM, Kupang – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kota Kupang itu menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan kepolisian.
Dalam arahannya, Purwadi menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi atau kebijakan, tetapi juga pengalaman langsung yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui kebijakan, tetapi melalui pengalaman pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika kita melayani dengan cepat, ramah, transparan dan solutif, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Wamen Purwadi saat memberikan arahan di Polda NTT, Kota Kupang, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, institusi kepolisian memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Karena itu, profesionalisme dan integritas aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Purwadi juga menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan administratif, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur agar lebih adaptif serta berorientasi pada pelayanan.
“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang sederhana, mudah diakses, dan memberikan kepastian. Layanan di institusi Kepolisian memiliki peran strategis dalam menghadirkan pelayanan yang mampu membangun rasa percaya masyarakat kepada pemerintah,” imbuhnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen PANRB turut meninjau sejumlah unit pelayanan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Ia juga berdialog dengan jajaran kepolisian terkait tantangan pelayanan publik dan inovasi yang diterapkan di daerah.
Selain itu, Purwadi memberikan apresiasi atas langkah transformasi pelayanan yang telah dilakukan Polda NTT, termasuk penguatan digitalisasi layanan, peningkatan sarana prasarana, serta budaya kerja aparatur yang lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. (Arsy)
Baca Juga : Pesan Wamen PANRB di Polda NTT: Pelayanan Buruk Rusak Kepercayaan
