DJABARPOS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat soliditas dan kompetensi Pejabat Fungsional Pranata Humas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun komunikasi publik yang lebih terpadu, efektif, serta selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta itu menjadi bagian dari upaya Kemendagri memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan agar mampu menjawab tantangan komunikasi pemerintahan yang semakin kompleks.
Dalam sambutan penutupan kegiatan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menegaskan pentingnya konsolidasi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri.
“Kenapa kita ingin melaksanakan konsolidasi? Karena ini menjadi satu hal yang sangat mendasar bagi kita semua dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Sekuat apa pun kita memahami substansi, akan sulit melaksanakannya kalau kita bekerja sendiri. Dengan saling mengenal dan membangun kebersamaan, setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Benni pada Kamis (30/7/2026) malam.
Menurut Benni, peran Pranata Humas kini tidak lagi hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah. Lebih dari itu, mereka menjadi bagian penting dalam memastikan komunikasi publik berjalan secara terkoordinasi sehingga kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat sekaligus menjaga keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai tantangan komunikasi publik ke depan semakin dinamis. Karena itu, Kemendagri membutuhkan jejaring Pranata Humas yang solid dengan kesamaan persepsi serta koordinasi yang baik agar strategi komunikasi pemerintah dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan memperluas berbagai program penguatan kapasitas. Program tersebut meliputi workshop audit komunikasi, manajemen krisis, hingga penyusunan panduan strategi komunikasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik di lingkungan Kemendagri.
Selain itu, Kemendagri juga mendorong pembentukan Ikatan Pranata Humas sebagai wadah konsolidasi profesi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pranata Humas di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kita ingin ada tim yang kuat untuk bisa turun ke Pemda. Saat ini, yang kuat itu ukurannya sertifikasi. Kalau teman-teman mau jadi pelatih, harus ikut sertifikasi melatih dan punya sertificate of competence dalam melatih,” tegas Benni.
Benni menambahkan bahwa peningkatan kapasitas akan dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, penyusunan strategi komunikasi merupakan kompetensi mendasar yang harus dimiliki setiap Pranata Humas, termasuk kemampuan mengelola isu, memahami karakter audiens, dan menyampaikan informasi publik secara tepat.
Melalui penguatan konsolidasi dan peningkatan kompetensi tersebut, Kemendagri berharap terbentuk ekosistem Pranata Humas yang semakin profesional, adaptif, dan mampu mendukung komunikasi publik pemerintah secara efektif hingga ke seluruh daerah di Indonesia. (Arsy)
