DJABARPOS.COM, Bandung – Kawasan wisata Puncak Bogor masih ramai disorot. Bukan hanya karena drama kemacetan yang kerap terjadi saat libur panjang, tapi juga karena kehadiran para pedagang kaki lima (PKL) ‘dadakan’ di sepanjang jalan.
Satpol PP Kabupaten Bogor sejak Juni 2024 telah menertibkan ratusan lapak PKL yang menjamur di sepanjang kawasan Puncak. Lapak para pedagang itu merupakan bangunan liar.
Pasca-penertiban, kawasan di sepanjang jalur Puncak mulai ‘bersih’ dari lapak para PKL. Mereka sudah dipindahkan ke kawasan rest area di Gunung Mas walau dilaporkan masih banyak yang tidak setuju dan belum pindah ke tempat itu.
Belakangan, PKL kembali memenuhi jalur sepanjang kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Alih-alih membangun ulang lapak, para pedagang menggunakan motor hingga mobil untuk berjualan di sepanjang jalur Puncak.
Video penampakan para PKL yang berdagang dengan kendaraan roda dua dan empat itu ramai beredar di media sosial, salah satunya di akun TikTok @temacianjur. “Bangunan PKL hilang, terbitlah PKL roda dua dan roda empat,” tulis keterangan unggahan pada 18 September 2024 itu.
Dalam video tersebut, terlihat sejumlah PKL menjajakan dagangannya dengan kendaraan yang diparkir di pinggir jalan jalur Puncak. Ada yang berdagang minuman, jajanan ringan, hingga makanan berat seperti bakso dan nasi goreng. Banyak juga pengendara yang terlihat mampir ke lapak PKL tersebut untuk membeli minuman hingga makanan untuk sekedar melepas penat dan mengisi perut.
Siklus Berulang di Kawasan Puncak?
Banyak warganet terheran-heran dengan aksi para PKL tersebut yang dinilai tidak pernah kehabisan akal. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah para PKL yang menggunakan motor dan mobil itu adalah mereka yang dulunya pernah berjualan di kawasan Puncak.
“Kalo soal ga tertib warga konoha emang ada aja akalnya,” komentar seorang warganet.
“Bentar lagi bikin tenda pake terpal,” sahut warganet lain.
“Lebih berantakan dah kalo jadi begini,” kata warganet yang lain.
“Asal gak di bikin bangunan permanen lagi biarin lah…. susah emang di bilangin klo buat urusan perut mah.,” ujar pengguna yang lain.
“Terus aja muter siklusnya ,awalnya juga kek nya gini terus ngebangun warung lg wkwkwk,” sebut warganet lainnya.
Penampakan kawasan Puncak Bogor yang lebih tertata rapi setelah PKL ditertibkan nyatanya hanya berlangsung singkat. Padahal, tanpa bangunan liar berjejer di pinggir jalan, pelancong bida menikmati pemandangan kebun teh dan pegunungan sekitar. Jalan raya sepanjang puncak juga disebut lebih lega dibanding sebelumnya.
Penertiban PKL di Puncak Bogor
Wajah baru Puncak Bogor menjadi bahasan warganet. Banyak yang kemudian mengunggah video saat melewati kawasan tersebut dan jawaban hampir sebagian besar orang adalah tak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Seperti video yang dibagikan oleh akun @aboutdkj dan @jakartavox di Instagram. Dari pemandangan yang terekam, warganet diperlihatkan betapa cantiknya kawasan Puncak Bogor tanpa PKL.
“Penampakan Puncak Bogor setelah penertiban tahap satu dan dua, vibesnya kayak Bandung,” tulis keterangan video yang diunggah pada 29 Agustus 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat telah membongkar lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur kawasan wisata Puncak, Senin, 26 Agustus 2024. Ada 196 bangunan yang ditertibkan, mulai dari kawasan Gantole sampai Puncak Pass yang berada di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Cianjur.
Penertiban PKL di Puncak Bogor kembali ramai dan banyak diprotes para pedagang yang tidak mau dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas. Situasi ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Respons Menparekraf Soal PKL di Puncak
“Kalau masih seperti ini saat penertiban, ini sepertinya masalah komunikasi yang jadi kendala, karena waktu penertiban pertama juga ada masalah. Kalau boleh saran, pemerintah sebaiknya bukan sekadar memindahkan para pedagang,” terang Adhyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
“Pemerintah setempat harus bisa memastikan di tempat yang baru apakah akan banyak konsumennya. Karena pedagang kan pasti tidak mau kehilangan konsumen. Pastikan itu dulu dan komunikasikan dengan para pedagang, jadi pemerintah harusnya bisa merangkul mereka ya,” sambungnya.
Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan, para PKL sebaiknya diberi penjelasan agar tidak terjadi salah paham yang bisa berujung pada keributan maupun masalah lain yang tentunya tidak diharapkan akan terjadi.
“Apapun konsep pemindahan yang diterapkan, harus saling komunikasi dan dialog dengan semua pihak supaya bisa berjalan dengan lancar dan memuaskan. Kalau itu terjadi, maka bisa menjalankan konsep pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Puncak dan sekitarnya,” ungkap Sandi.(Nino/Asep K)