DJABARPOS.COM, Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus memiliki kesiapan untuk mengemban tugas di berbagai wilayah Indonesia tanpa memilih lokasi penempatan. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda IPDN Tahun Akademik 2025/2026 di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Dalam arahannya, Tito menyebut para lulusan IPDN akan menjadi bagian penting dari aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif hingga ke seluruh pelosok negeri.
Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi para lulusan tidak sederhana. Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta tingkat keberagaman sosial yang tinggi.
“Dan Indonesia kita adalah memiliki negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia … Negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya,” ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa keberagaman tersebut menuntut setiap ASN memiliki kemampuan membaca kondisi sosial masyarakat di wilayah penugasannya. Dengan memahami karakter masyarakat, pelayanan publik dapat diberikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Ia menambahkan, Indonesia dihuni masyarakat dengan latar belakang sosial yang sangat beragam. Karena itu, pendekatan pemerintahan tidak bisa disamaratakan di setiap wilayah.
“Dan itu akan berhadapan, adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka … Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan harus siap dengan itu,” jelasnya.
Mendagri juga mengingatkan para lulusan agar tidak memiliki pola pikir hanya ingin bertugas di kota-kota besar. Sebagai ASN, mereka dituntut siap mengabdi di mana pun negara membutuhkan.
“Dan harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta,” tegasnya.
Wisuda IPDN Tahun Akademik 2025/2026 tersebut meliputi Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, hingga Program Doktor Ilmu Pemerintahan. Para lulusan diharapkan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi dinamika pelayanan publik di seluruh Indonesia. (Arsy)
