DJABARPOS.COM, Biak Numfor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga agar bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, pembaruan data diprioritaskan bagi kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Integrasi data tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan penerima bantuan sekaligus memastikan program sosial pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih perlunya pembaruan data penerima bantuan sosial. Dari proses validasi tersebut ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.
Selain memperkuat validitas data, pemerintah juga terus memperluas implementasi e-government di berbagai daerah. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah prioritas yang dipersiapkan untuk mengadopsi sistem tersebut sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” ungkapnya.
Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Mendagri mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berkolaborasi dalam proses pemutakhiran data yang akan dilakukan tim teknis di lapangan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar proses validasi berjalan optimal.
“Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (Arsy)
